Non-Peraturan
                    
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 70
Kemarin: 49
Bulan Ini: 1315
Tahun Ini : 9253
Total Visitor: 66523
Total Hits: 99077 Hits
25 Mei 2019
Anggota JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berita Hukum
Sosialisasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Mou Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kejaksanaan Negeri Koba
Senin, 21 Maret 2016

 

 

 

Humas dan Protokol -- Untuk menghindari terjadi kesalahan penggunaan dana desa, Pemkab Bangka Tengah menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Koba serta pemerintah desa se-Bangka Tengah.

Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman mengatakan dana yang masuk ke desa-desa sangat besar dan rentan terjadi kesalahan dan temuan.
"Dana APBN sekitar Rp 36 M (miliar) ditambah APBD Rp 25 M, jadi total sekitar Rp 61 M. Nanti dari total tersebut akan dibagi 56 desa se-Bangka Tengah. Jadi, setiap desa akan mendapatkan kurang lebih Rp 1,1 M," jelas Erzaldi, Kamis (17/3/2016).
Dengan dana yang besar tersebut, Pemkab Bangka Tengah berinisiatif bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Koba untuk memberikan sosialisai dan pemahaman mengenai penggunaan dana desa tersebut.
"Kami tidak ingin aparat desa di Bangka Tengah ini terlibat dan merasa tidak mengetahui teknis aliran dana tersebut. Di sini semuanya sudah jelas, walaupun tidak jelas bisa bertanya pada Kejari," tambahnya.
Dengan adanya kerjasama ini, Erzaldi berharap tidak ada lagi kasus penyimpangan dana desa di wilayah Bangka Tengah.
"Saya berharap tidak ada lagi kawan-kawan (aparat desa) yang dipanggil Kejari. Di sini sudah jelas, kalau memang niatnya sudah salah, maka sudah pantas ditindak," kata Erzaldi.
 
 
Penulis: Gusti Indra Gunawan
Editor: Suhendra
Sumber: bagian Humas dan Protokol