Non-Peraturan
                    
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 88
Kemarin: 49
Bulan Ini: 1333
Tahun Ini : 9271
Total Visitor: 66541
Total Hits: 99095 Hits
25 Mei 2019
Anggota JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berita Hukum
Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016
Kamis, 02 Juni 2016

 

 

 

KOBA- BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

 

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adakan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Ruang VIP Kantor Bupati Bangka Tengah

H. Saimi, SH  Plt.Sekda Kabupaten Bangka Tengah yang membuka acara sosialisasi ini menyampaikan Latar Belakang peraturan yang perlu disosialisasikan sesuai dengan kondisi kekinian (up to date) atau dipandang masih hangat untuk dibicarakan oleh aparatur Pemerintah Daerah saat ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Namun, disadari bahwa Dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tak kalah pentingnya memberikan pemahaman dan meningkatkan kompetensi bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi perundang-undangan yang diperuntukkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara langsung.

 

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Bangka Tengah Afrizal, SH menyampaikan Dalam laporan panitia pelaksana, Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam memaknai pasal demi pasal serta dalam penerapan dan pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu dilakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada seluruh aparatur Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan pemberian hibah dan bantuan sosial baik dalam bentuk barang maupun uang.