Non-Peraturan
                    
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 53
Kemarin: 36
Bulan Ini: 2130
Tahun Ini : 11717
Total Visitor: 68987
Total Hits: 102382 Hits
27 Juni 2019
Anggota JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berita Hukum
fasilitasi Sosialisasi UU NO 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Jumat, 10 Juni 2016

 

 

Koba-  Cakupan tugas administrasi pemerintahan sangat lah luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yaitu Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini dikatakan oleh Pj. Bupati Bangka Tengah dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dilingkungan pemda Bangka Tengah pada tanggal 28 Oktober 2015 di ruang VIP Bupati Bangka Tengah.

“Selain itu undang-undang ini juga diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya-baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud,” kata Drs. H. Sunardi, M.AP, Rabu 28 Oktober 2015.

Lanjutnya, undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kegiatan ini juga Pj. Bupati berharap kepada  seluruh peserta  kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan,  untuk  mengikuti  dengan  sebaik - baiknya  dan sungguh-sungguh. Dan jangan malu bertanya mengenai hal-hal yang yang kurang jelas atas  materi  yang disampaikan oleh narasumber.

“Saya berharap kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini dapat diterapkan dalam lingkungan kerja saudara masing-masing, kepada narasumber, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk memberikan materi yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana kegiatan,” kata Sunardi.

Sosialisasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini terselenggara atas kerjasama pemerintah daerah Bangka Tengah yang diwakili oleh Bagian hukum dan perundang-undangan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Dan menjadi narasumber yaitu Dr. M. Hanan Rahmadi, S.Sos., M.Si kepala bidang penyiapan perumusan kebijakan sistem kelembagaan dan tata laksana.

Sementara itu Edi Koesdiantara, SH, panitia sosialisasi mengatakan, peserta yang mengikuti sosialisasi ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari unsur SKPD, kecamatan, kelurahan dan puskesmas yang ada di Bangka Tengah.

“Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang yang bersal dari SKPD, kecamatan, kelurahan/desa dan puskesmas yang ada di Bangka Tengah dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatu pemda Bangka Tengah dalam memahami dan mengimplementasikan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dan meningkatkan kepemerintahan yang baik,” kata Edi.