Non-Peraturan
                    
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 39
Kemarin: 47
Bulan Ini: 1246
Tahun Ini : 4844
Total Visitor: 62114
Total Hits: 93686 Hits
24 Maret 2019
Anggota JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berita Hukum
Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018
Selasa, 18 Desember 2018

Kabupaten Bangka Tengah melalui Bagian Hukum setda Bangka Tengah menyelenggarakan Kegiatan dalam rangka Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Tahun 2018 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019, bertempat di Ruang VIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Rabu (7/11). Kegiatan dihadiri kurang lebih 75 orang peserta terdiri para Sekretaris SKPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Bateng, Drs. Sugianto, M.Si dan didampingi (Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Bangka Tengah, Afrizal, SH serta (Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Prov. Kepulauan Bangka Belitung), Bpk. Suherman, SH. MH. (sebagai narasumber) ”Kabupaten Bateng pada tahun 2017 lalu telah memperoleh perhargaan dengan kategori PEDULI HAM dari Menteri Hukum dan HAM R.I, untuk itu dalam momentum ini kami mengajak kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Bateng dan Masyarakat serta semua pihak agar meningkatkan pemahaman atau wawasan dalam memenuhi 7 kelompok HAM yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan Kabupaten peduli HAM guna penghormatan, pemenuhan, hak-hak dasar manusia” Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran dan sumbangsihnya terhadap kesejahteraan hidup manusia secara luas kata Sekretaris Daerah Bateng, Drs. Sugianto, M.Si.

     Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Prov. Kepulauan Bangka Belitung), Bpk. Suherman, SH. MH. mengapresiasi peran aktif pemerintah Kabupaten Bateng dalam mensosialisasikan untuk taat hukum dan mematuhi HAM, tentunya tahun 2018 ini kami berharap Kabupaten Bateng bisa memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM khususnya di Bateng dimana tahun lalu meraih predikat peduli HAM.” Selain itu tentang Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Beliau menyatakan bahwa Kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM adalah suatu kriteria penilaian yang disusun sebagai standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, ungkapnya.