Non-Peraturan
                 
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 6
Kemarin: 45
Bulan Ini: 964
Tahun Ini : 20907
Total Visitor: 40807
Total Hits: 61280 Hits
21 September 2017
Anggota JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Visi & Misi

VISI BAGIAN HUKUM 

MENJADIKAN BAGIAN HUKUM SEBAGAI PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PRODUK HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH, BERSIH, BERWIBAWA, BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN,

Maksud dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kata INFORMASI HUKUM adalah data atau yang erat sekali kaitannya dengan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum positif).

Kata BANTUAN HUKUM adalah upaya pemberian informasi hukum / jasa hukum / pelayanan hukum baik oleh praktisi hukum maupun pejabat yang berwenang untuk itu guna penyelesaian kasus /permasalahan hukum terutama masalah perdata dan tata usaha negara (TUN).

Kata PRODUK HUKUM DAERAH adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan persetujuan DPRD Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dipergunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah sedangkan Peraturan Kepala Daerah merupakan Produk Hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tanpa persetujuan DPRD Provinsi/ Kabupaten /Kota baik yang bersifat penetapan (beschiking) maupun yan bersifat pengaturan  (Rechgeling).

Kata DOKUMENTASI HUKUM adalah penyedian data atau informasi yang erat sekali kaitannya dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah,peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum positif)

MISI BAGIAN HUKUM 

Misi Bagian Hukum yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimuka, yaitu menciptakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dibidang Hukum: 

Mendorong terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten /Kota guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

Meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui pengkoordinasian pengawasan perumusan produk hukum daerah yang berlandaskan hirarki perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Tersedianya data dan informasi berupa produk hukum daerah maupun produk hukum nasional